logo

Pengantar Ketua PTA DKI Jakarta

Peningkatan Setandarisasi Pengadilan Agama se-DKI Jakarta guna meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan
Pengantar Ketua PTA DKI Jakarta

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Telah Bertekat Mencanangkan Zona Integritas
Pencanangan Zona Integritas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Budaya dan 5S

PTA Jakarta telah Menbangung Budaya 5R dan 5S untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat
Budaya dan 5S
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WIB, Jum'at : 07.30-16.30 WIB. Selamat atas Deklarasi Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM PTA DKI Jakarta.

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

 
Kamis, 11 Juli 2019
 
 
 

Perlukah Alasan Perubahan Nama Disebutkan Pada Permohonan?

Perlukah Alasan Perubahan Nama Disebutkan Pada Permohonan?

Pertanyaan

Pencatatan ganti nama di dokumen gitu harus disertai alasan? Mohon minta contoh penetapan ganti nama dari hakim?

 
Peristiwa Perubahaan Nama
Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Prosedur Ganti Nama, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”)sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).
Ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu:
 
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 
Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
 
Pencatatan ganti nama yang Anda maksud di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. salinan penetapan pengadilan negeri;
  2. kutipan akta pencatatan sipil;
  3. kartu keluarga (“KK”);
  4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
  5. dokumen perjalanan bagi orang asing.
 
Jadi, perubahan atau penggantian nama itu harus dengan penetapan pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan pada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”).
 
Haruskah Perubahan Pencatatan Disertai Alasan?
Kemudian menjawab pertanyaan Anda, apakah pada dokumen permohonan ganti nama harus dicantumkan alasan? Dokumen di sini kami asumsikan adalah permohonan perubahan nama pada pengadilan negeri.
 
Sepanjang penelusuran kami pada UU 23/2006 dan UU 24/20013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan. Tetapi jika berbicara mengenai suatu permohonan pada pengadilan negeri (perdata) harus memuat posita dan petitum.
 
Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan(hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak.
 
Jadi berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, maka pada permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya.
 
Contoh Kasus
Contoh kasus dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu No: 22/Pdt.P/2019/PN Dpu. Putusan ini tentang penetapan ganti nama pemohon dari Siti Halimah menjadi Sri Endang pada akta kelahiran anaknya. Adapun alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari.
 
Maka dari itu Hakim mengabulkan permohonan pemohon atas dasar Pasal 52 ayat (1) UU 23 /2006. Setelah itu hakim memerintahkan pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Ibu anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 30 hari sejak salinan penetapan diterima.
 
Sehingga menjawab pertanyaan Anda, alasan untuk perubahan pencatatan penggantian nama memang harus disebutkan dalam permohonan ke Pengadilan Negeri.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Putusan:
 
Referensi:
M.Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika.
  • Artikel
  • Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian
  • Organisasi
  • Tanya Jawab

Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

Kegiatan Hukum Lainya

ORGANISASI DI PTA DKI JAKARTA

 No Organisasi  Surat Keputusan  Laporan Kegiatan 
 1. IKAHI   klik disini  klik disini
 2. IPASPI   klik disini  klik disini
3.   Dharmayukti Karini  klik disini   klik disini
4.  PTWP   klik disini   klik disini
5.  PPHIMM   klik disini   klik disini
6.  Koperasi   klik disini  klik disini

Hubungi Kami

Pengadilan  Tinggi Agama DKI Jakarta

Jalan Raden Inten II No. 3, Duren Sawit,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (13440)

Telp:  (021) 86902313

Fax: (021) 86902314

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.