Ketua Mahkamah Agung RI Lantik Dirjen Baru Untuk Warga Peradilan Agama (27/3)
Ketua Mahkamah Agung RI Lantik Dirjen Baru Untuk Warga Peradilan Agama
Jakarta, pta-jakarta.go.id (27/3)
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H resmi melantik Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan bersamaan dengan itu dilantik juga Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di Lt. 14 Gedung Mahkamah Agung ruang Kusumah Atmadja pada Senin 14 Maret 2024. Acara ini juga disiarkan secara Langsung melalui kanal Youtube resmi Mahkamah Agung RI.
Acara Pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan seluruh Ketua Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan bahwa jabatan Direktur Jenderal merupakan bagian penting dari supporting unit Mahkamah Agung. Menjaga amanah bukanlah sekedar tugas tanggung jawab, akan tetapi juga bagian integral dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa imbuhnya.
Ketua Mahkamah Agung juga berpesan bahwa “Pada Pundak Saudara terpikul tanggung jawab untuk membangun dan memajukan Peradilan Indonesia di masa depan, pun di tangan Saudara tersimpan kewenangan yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa depan khususnya di lingkungan Peradilan yang Saudara pimpin. Laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya”.
Beliau juga berpesan bahwa pentingnya dua pilar yang mendukung kualitas integritas dan kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan yakni transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara dipergunakan. Untuk itu beliau juga meminta kepada seluruh Pejabat Eselon I, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengawasi secara ketat tentang pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal satu kali dalam tiga bulan serta melaporkan hasilnya langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.
Setelah acara Pelatikan selesai, Muchlis, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badilag bersalam-salaman dan berfoto bersama tamu undangan yang sangat antusias menyambut Dirjen baru mereka yang telah ditunggu-tunggu. (Alisa)