logo

Ketua MA RI Tandatangani LoI dengan Dewan Agung Peradilan Kerajaan Bahrain

Written by aday on .

Written by aday on . Hits: 251

Ketua MA RI Tandatangani LoI dengan Dewan Agung Peradilan Kerajaan Bahrain

Bahrain | badilag.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan ke Majlis al A'La lill Qadha Kerajaan Bahrain. Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MA RI, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali , S.H., M.H , diterima oleh pimpinan Majlis al A'La lill Qadha Kerajaan Bahrain Mustasyar Abdullah Bin Hasan al Bu'ainin beserta jajarannya, Senin (19/11), di Gedung Utama Majelis al A'La lill Qadha, Kota Manama, Kerajaan Bahrain.

Ketua MA RI juga melakukan penandatanganan LOI (Letter Of Intent). Penandatangan tersebut disaksikan para delegasi MA RI dan para pejabat Majlis al A'La lill qadha Kerajaan Bahrain.

Dalam kunjungan kali ini Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua MA RI bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H , Ketua Kamar Agama MA RI Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M , Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H, Kepala bagian Perencanaan dan keuangan Ditjen Badilag MA RI Arief Gunawansyah, S.H., M.H, Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag / Staf Ahli kerjasama luar negeri urusan Timur tengah Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D dan Hakim Yustisial MA RI Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.

Dalam Sambutannya Hatta Ali mengatakan, Mahkamah Agung RI saat ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para hakim dalam mengikuti perkembangan praktek ekonomi syariah, yang dari hari ke hari menunjukkan pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu ia berharap dalam kunjungan kali ini bisa melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan di Kerajaan Bahrain. "Kami ingin melihat berbagai capaian yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan bahrain dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah," ujar Hatta Ali.

Hatta Ali juga juga berharap melalui kunjungan ini hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Majlis A’la lill Qadha Kerajaan Bahrain semakin erat dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. "Dengan kunjungan ini kami berharap ada beberapa hal yang dapat menjadi titik tolak untuk dimulainya kerjasama yang lebih instensif yang dapat memberikan kebaikan bersama," jelasnya.

Kunjungan kali ini bukan kunjungan yang pertama bagi Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014 delegasi MA RI sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Agung Bahrain untuk studi banding dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun keinginan Mahkamah Agung RI tidak hanya ingin mempelajari praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah saja akan tetapi ingin mempelajari hal-hal yang terkait dengan menejemen peradilan yang modern.

Delegasi MA RI juga berkesempatan mengunjungi kantor Kementrian Kehakiman Kerajaan Bahrain. Mereka diterima dan disambut langsung oleh Menteri Kehakiman Kerajaan Bahrain H.E Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al Khalifah serta para pejabat Kementrian Kehakiman. Pihak Kementrian Kerjaan Bahrain sangat gembira atas kunjungan Delegasi MA RI dan bersedia untuk menjalin kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan yang bersangkutan dengan konsep Islam.

Menurut Hatta Ali pada dasarnya antara Indonesia dan Bahrain memiliki banyak kesamaan yaitu kedua negara mayoritas warganya beragama Islam dan sama-sama negara anggota OKI. Jumlah penduduk keseluruhan Indonesia saat ini mencapai 265 juta jiwa, dari jumlah tersebut 85 % adalah muslim. "Oleh karena itu tak heran apabila berbagai nuansa keislaman sangat hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagaimana didapati juga di Kerajaan Bahrain," jelasnya.

Dari realita tersebut, kata Hatta Ali, di bidang hukum, Negara Indonesia telah memberikan perhatiannya dengan menjadikan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari Lembaga Yudikatif yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi dengan kewenangan yang cukup luas diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, ekonomi syariah dan pidana khusus atau jinayat.

Pada hari yang sama Delegasi MA RI juga melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yang ada di Bahrain. Mereka menyaksikan proses dan sistem pelayanan bagi pencari keadilan berbasis teknologi informatika yang telah diterapkan oleh seluruh Pengadilan yang ada di Kerajaan Bahrain.

Diakhir kunjungannya, Hatta Ali berharap ke depannya hubungan kerjasama yang saling memberi manfaat antara dua lembaga peradilan Indonesia dan Bahrain ini terus meningkat dan bahkan dapat terpayungi dengan adanya nota kesepahaman antara dua lembaga yudikatif di kedua negara.

"Kunjungan kali ini merupakan awal dari peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Bahrain dalam bidang Peradilan,"pungkasnya. (Abu Jahid DA | Arief G )

Bahrain | badilag.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan ke Majlis al A'La lill Qadha Kerajaan Bahrain. Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MA RI, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali , S.H., M.H , diterima oleh pimpinan Majlis al A'La lill Qadha Kerajaan Bahrain Mustasyar Abdullah Bin Hasan al Bu'ainin beserta jajarannya, Senin (19/11), di Gedung Utama Majelis al A'La lill Qadha, Kota Manama, Kerajaan Bahrain.

Ketua MA RI juga melakukan penandatanganan LOI (Letter Of Intent). Penandatangan tersebut disaksikan para delegasi MA RI dan para pejabat Majlis al A'La lill qadha Kerajaan Bahrain.

Dalam kunjungan kali ini Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua MA RI bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H , Ketua Kamar Agama MA RI Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M , Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H, Kepala bagian Perencanaan dan keuangan Ditjen Badilag MA RI Arief Gunawansyah, S.H., M.H, Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag / Staf Ahli kerjasama luar negeri urusan Timur tengah Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D dan Hakim Yustisial MA RI Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.

Dalam Sambutannya Hatta Ali mengatakan, Mahkamah Agung RI saat ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para hakim dalam mengikuti perkembangan praktek ekonomi syariah, yang dari hari ke hari menunjukkan pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu ia berharap dalam kunjungan kali ini bisa melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan di Kerajaan Bahrain. "Kami ingin melihat berbagai capaian yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan bahrain dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah," ujar Hatta Ali.

Hatta Ali juga juga berharap melalui kunjungan ini hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Majlis A’la lill Qadha Kerajaan Bahrain semakin erat dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. "Dengan kunjungan ini kami berharap ada beberapa hal yang dapat menjadi titik tolak untuk dimulainya kerjasama yang lebih instensif yang dapat memberikan kebaikan bersama," jelasnya.

Kunjungan kali ini bukan kunjungan yang pertama bagi Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014 delegasi MA RI sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Agung Bahrain untuk studi banding dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun keinginan Mahkamah Agung RI tidak hanya ingin mempelajari praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah saja akan tetapi ingin mempelajari hal-hal yang terkait dengan menejemen peradilan yang modern.

Delegasi MA RI juga berkesempatan mengunjungi kantor Kementrian Kehakiman Kerajaan Bahrain. Mereka diterima dan disambut langsung oleh Menteri Kehakiman Kerajaan Bahrain H.E Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al Khalifah serta para pejabat Kementrian Kehakiman. Pihak Kementrian Kerjaan Bahrain sangat gembira atas kunjungan Delegasi MA RI dan bersedia untuk menjalin kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan yang bersangkutan dengan konsep Islam.

Menurut Hatta Ali pada dasarnya antara Indonesia dan Bahrain memiliki banyak kesamaan yaitu kedua negara mayoritas warganya beragama Islam dan sama-sama negara anggota OKI. Jumlah penduduk keseluruhan Indonesia saat ini mencapai 265 juta jiwa, dari jumlah tersebut 85 % adalah muslim. "Oleh karena itu tak heran apabila berbagai nuansa keislaman sangat hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagaimana didapati juga di Kerajaan Bahrain," jelasnya.

Dari realita tersebut, kata Hatta Ali, di bidang hukum, Negara Indonesia telah memberikan perhatiannya dengan menjadikan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari Lembaga Yudikatif yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi dengan kewenangan yang cukup luas diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, ekonomi syariah dan pidana khusus atau jinayat.

Pada hari yang sama Delegasi MA RI juga melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yang ada di Bahrain. Mereka menyaksikan proses dan sistem pelayanan bagi pencari keadilan berbasis teknologi informatika yang telah diterapkan oleh seluruh Pengadilan yang ada di Kerajaan Bahrain.

Diakhir kunjungannya, Hatta Ali berharap ke depannya hubungan kerjasama yang saling memberi manfaat antara dua lembaga peradilan Indonesia dan Bahrain ini terus meningkat dan bahkan dapat terpayungi dengan adanya nota kesepahaman antara dua lembaga yudikatif di kedua negara.

"Kunjungan kali ini merupakan awal dari peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Bahrain dalam bidang Peradilan,"pungkasnya. (Abu Jahid DA | Arief G )

Hubungi Kami

Pengadilan  Tinggi Agama DKI Jakarta

Jalan Raden Inten II No. 3, Duren Sawit,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (13440)

Telp:  (021) 86902313

Fax: (021) 86902314

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.