logo

Peraturan Pemerintah Tentang PNBP Resmi Diberlakukan 29 Maret 2019, Begini Petunjuk Sekretaris MA (1/4)

Written by aday on .

Written by aday on . Hits: 4530

Peraturan Pemerintah Tentang PNBP Resmi Diberlakukan 29 Maret 2019, Begini Petunjuk Sekretaris MA

Jakarta | pta-jakarta.go.id (1/4/2019)

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Peraturan ini resminya telah yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2019 dan telah diundangkan tanggal 28 Januari 2019.

Peraturan tentang PNBP ini selanjutnya diberlakukan pada tanggal 29 Maret 2019 seiring dengan telah rampungnya petunjuk teknis pelaksanaan peraturan pemerintah ini oleh tim khusus Mahkamah Agung.

Melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2019 Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019, Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait pelaksanaan PP No 5 Tahun 2019 ini.

Manurut Sekretaris MA, PP No 5 Tahun 2019 diberlakukan mulai tanggal 29 Maret 2019 pukul 00.00 (waktu setempat). “PNBP yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan sampai pukul 12.00 (waktu setempat), maka Bendahara Penerimaan harus segera menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama dengan menggunakan jenis dan tarif PNBP sesuai PP no 53 Tahun 2008,” lanjutnya.

Selain itu, masih kata Sekretaris MA, PNBP yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses pada tanggal 28 Maret 2019 setelah pukul 12.00 (waktu setempat), maka Kasir menyerahkan ke Bendahara Penerimaan pada tanggal 29 Maret 2019, dan Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama dengan menggunakan jenis dan tarif PNBP sesuai PP No 5 Tahun 2019. Satuan kerja yang sudah terlanjur memungut/menerima PNBP sebelum berlakuknya PP No 5 Tahun 2019, agar dikembalikan dengan instrumen pengembalian sisa panjar.

Pada poin terakhir Seretaris MA menyatakan/pembukiuan di aplikasi PNBP pada Simari Online, disesuaikan dengan Jenis dan Tarif PNBP yang dipungut/diterima dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan. (Aday)

Bunyi lengkap Surat Sekretaris MA Klik Di sini

Hubungi Kami

Pengadilan  Tinggi Agama DKI Jakarta

Jalan Raden Inten II No. 3, Duren Sawit,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (13440)

Telp:  (021) 86902313

Fax: (021) 86902314

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.