Ketua & Wakil

Kepaniteraan

Pelantikan Wakil PTA Jakarta
Akhirnya PTA Jakarta punya ketua baru
Jaga Integritas, KPK memiliki Cyber Pungli
Kunjungan STEI TAZKIA
Sosialisasi dan Penjaringan CHA 2017

PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA

 

1. PERKAWINAN :

1.A. PROSEDUR BERPERKARA CERAI TALAK

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

  1. Pertama : Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); Kedua : Permohonan diajukan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); Ketiga : Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
  2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah: Pertama : yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); Kedua : Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); Ketiga : Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989); Keempat : Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnyua meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
  3. Permohonan tersebut memuat : Pertama : Nama, umur, pekerjaan agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Kedua : Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Ketiga : Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
  5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) RB.g jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

 

1.B. PROSEDUR BERPERKARA CERAI GUGAT

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:

  1. Pertama : Mengajukan Gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah (pasal 118 HIR, R.Bg jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); Kedua : Penggugat dianjukan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); Ketiga : Surat Gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuanTergugat .
  2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah: Pertama : Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989); Kedua : Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat  (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989); Ketiga : Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989); Keempat : Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
  3. Gugatan tersebut memuat : Pertama : Nama, umur, pekerjaan agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; Kedua : Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Ketiga : Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
  5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) RB.g jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
  6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah.

 

I.C. PROSEDUR BERPERKARA PERKARA LAIN

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pengugat :

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah: Pertama : Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat; Kedua : Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat; Ketiga : Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pangadilan agama/mahkamah syar‛iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
  4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

 

2. EKONOMI SYARIAH

3. KEWARISAN

4. HIBAH

5. WAKAF

6. ZAKAT

7. INFAK

8. SHODAQOH

9. PENETAPAN AHLI WARIS

10. LAIN-LAIN

II.     PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT BANDING

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

  1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah dalam tenggang waktu : (a). 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. (b). 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
  2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU. No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
  3. Panitera mamberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
  4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
  5. Selambat-lambanya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantror pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah (Pasal 11 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947).
  6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar‛iyah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
  7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar‛iyah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada pihak.
  8. Pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera : Pertama : Untuk perkara cerai talak (a). Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon; (b). Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Kedua : Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

III.  PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT KASASI

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon kasasi :

  1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar‛iyah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonnan kasasi terdaftar.
  4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonnnya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  7. Panitera pengadilan tingkat pertama menirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : Pertama : Untuk perkara cerai talak (a). Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. (b). Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.Kedua : Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

IV.  PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :

  1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah.
  2. Pengajuan (PK) dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).
  4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu sembat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
  5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohona PK.
  6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggan waktu 30 (tiga puluh) hari.
  7. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah.
  8. Pengadilan agama/mahkamah syar‛iyah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : Pertama : Untuk perkara cerai talak (a). Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon. (b). Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.Kedua : Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

V.  PROSEDUR PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING DI TINGKAT BANDING (PTA)

1. Petugas bagian penerimaan surat menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Agama pengaju baik secara langsung atau melalui pos              dan mengagendakan dalam agenda surat masuk biasa.

2. Petugas bagian penerimaan surat mendistribusikan berkas perkara banding tersebut ke Panitera melalui wakil Panitera.

3. Wakil Panitera menerima dan memeriksa berkas perkara Banding tersebut perihal kelengkapan berkas;

a. Jika berkas perkara tersebut sudah lengkap , wakil Panitera menyerahkan berkas perkara ke meja I agar berkas perkara tersebut di registrasi dan dibuatkan pemberitahuan ke PAdan para pihak bahwa perkara Banding tersebut telah diregistrasi.

b. Jika berkas yang diserahkan belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, pengadilan tingkat banding mengirim surat ke pengadilan tingkat pertama meminta kelengkapan berkas tersebut atau menanyakan biayanya.

c.   Petugas Meja I untuk sementara menyimpan berkas perkara banding dalam buku bantu jika berkas perkara belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang.

d.  Petugas Meja-I menyerahkan berkas perkara yang telah didaftar dan diberi nomor oleh kasir (pemegang kas) kepada petugas Meja II

4.   Petugas Meja II mendaftarkan / mencatat berkas perkara  banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara.

5.   Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan.

6.   Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, Wakil Panitera melalui Panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan  Tinggi Agama.

7.   Petugas mengirim kembali bundel A perkara banding yang telah diputus ke PA bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak.

8.   Petugas menyimpan berkas banding bundel B di Pengadilan Tinggi Agama  bersama asli putusan untuk keperluan arsip.

9.   Petugas menyimpan arsip  perkara banding ke dalam box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya.

10. Majelis Hakim (Ketua MH) menerima berkas perkara tersebut kemudian mempelajari

11. Ketua Majelis membuat PHS setelah musyawarah dengan hakim anggota

Hakim PTA Jakarta

Kesekretariatan

web link

 

Pengunjung

9776595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3134
2575
23160
9718335
94443
284445
9776595
IP: 54.156.36.82
2017-07-23 18:30