Rapat Terbatas Akreditasi Penjaminan Mutu : "Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi. Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi".
Rapat Terbatas Akreditasi Penjaminan Mutu :
"Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi. Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi"
Jakarta | pta-jakarta.go.id (6/12)
Inilah kalimat pamungkas yang diungkapkan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. usai melakukan rapat terbatas tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di lingkungan PTA DKI Jakarta, Kamis (6/12) di ruang meeting kantor PTA DKI Jakarta.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua PTA DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua APM Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum, dan perwakilan dari 3 bagian struktur terbaru APM yaitu bagian Asesor Internal, Hakim Tinggi Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H. dan H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H. masing-masing selaku Koordinator dan Sekretaris tim. Tim Survei Kepuasan Masyarakat di wakili Aday, S.Ag., M.H. dan Elvira Amegia, M.Kom, lalu bagian Pengendali Dokumen, Abdullah, S.H., M.H., Suhendra, S.Sos., M.M., Akhmad Sahid, S.H. masing-masing sebagai Koordinator, Sekretaris dan anggota tim.
Dr. Hj. Djamizah Muqoddas, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas raihan SAPM PTA DKI Jakarta dengan nilai A Excellent "Hal ini dicapai berkat kerja keras semua pihak di PTA DKI Jakarta," tandasnya. Namun diakui Djazimah, akhir-akhir ini mulai terasa ada penurunan beberapa aspek atas kondisi beberapa waktu sejak diperolehnya sertifikasi dari MA. Ia berharap dengan sistem baru bernama APM dapat berjalan lebih maksimal.
Sementara itu sekretaris APM yang juga sekretaris PTA DKI Jakarta, Arief Hidayat mengungkapkan beberapa perbedaan mendasar sistem baru APM ini. Menurut mantan sekretaris PTA Bandar Lampung ini, perbedaan mendasarnya antara lain berubahnya struktur APM.
Di APM sebelumnya (SAPM), kata Arief, struktur setelah Top Manajemen dan Ketua terdapat 4 bidang yaitu Manajemen, Kepaniteraan, Kesekretariatan, Sarpras dan Program Prioritas. “Di sistem terbaru ini hanya terdapat 3 bidang saja yaitu Asesor Internal, Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengendalian Dokumen,” ujarnya. "Perbedaan mendasar lainnya adalah asesor pada APM dijabat oleh Hakim Tinggi (baca : Hakim Tinggi Pengawas Bidang), " tambahnya. Dikatakan Arief, sistem penilaiannya pun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibanding sistem penilaian sewaktu masih bernama SAPM. "Untuk itu kita akan siapkan waktu khusus untuk mendalami teknik dalam penilaian bagi Bidang Assesmen Internal ini," janjinya.
Hal yang sama berlaku bagi bidang SKM dan Pengendalian Dokumen. Menurut asesor nasional ini, akan disediakan waktu khusus terhadap teknis survei dan teknik pengendalian dokumen di sistem teranyar ini.
Pada bagian lain, Arief menandaskan bahwa dengan sistem baru ini berimplikasi pada perubahan perubahan dalam beberapa dokumen terutama pada Manual Mutu, Prosedur Mutu, serta penajaman dan pembahasan kembali pada analisis SWOT atas kondisi lebih faktual di PTA DKI Jakarta.
Arief Hidayat menyampaikan harapannya terkait pekerjaan sistem APM yang sudah menunggu didepan mata. Menurutnya tidak mungkin nasib PTA DKI Jakarta bergantung kepada orang lain."Saya kira tidak mungkin kita berharap PTA - PTA yang lain membantu kita, itu pasti tidak mungkin," tuturnya. Oleh karena itu, lanjut Arief, kalau bukan kita, siapa lagi dan kalau bukan sekarang, kapan lagi.
(Aday)
