PTA Jakarta Hadiri Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Ketua Mahkamah Agung Secara Daring (06/07)
PTA Jakarta Hadiri Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial
Ketua Mahkamah Agung Secara Daring
Jakarta, pta-jakarta.go.id (6/7)
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. dan Wakil Ketua, Drs. H. Damsir, S.H., M.H. hadir secara daring pada Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang digelar Mahkamah Agung pada Kamis, 6 Juli 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada pukul 08.00 WITA.
Di PTA Jakarta, bertempat di ruang Commad Center, tepat pukul 07.00 WIB, ketua dan wakil ketua berserta seluruh hakim tinggi dengan didampingi oleh Panitera, Rusli, S.H., M.H., siap mengikuti pembinaan.
Untuk sesi 2, pimpinan didampingi oleh Panitera, Rusli, S.H., M.H. dan Wahidah Muslihah, S.Sos., M.M. dan Rizal Mutaqin, S.E., M.M., dua terakhir merupakan para Kepala Bagian PTA Jakarta.
Pembinaan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. untuk ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung berupaya mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yakni di antaranya akan menyediakan perangkat pembacaan putusan secara live streaming untuk pembacaan putusan pada tingkat kasasi dan PK, sehingga dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Ini sebagai bentuk komitmen MA dalam meningkatkan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan, yang juga Plh. Sekretaris MA, Drs. H. Sugiyanto, S.H., M.H.
Imbuhnya, - untuk mencapai birokrasi berkelas dunia - MA harus transparan dan akuntabel, berbasis teknologi, dan responsive serta adaptif.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan kompetensi hakim dan aparatur badan peradilan dalam bidang teknis maupun bidang administrasi peradilan, juga untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada hakim dan aparatur tentang pedoman perilaku dapat melakukan tugas dengan baik, untuk tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku.
Selain itu, Mahkamah Agung sedang mengupayakan Layanan Elektronik Berkas Pidana Terpadu, yang disingkat e-Berpadu dan melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia, sehingga pemanggilan menggunakan surat tercatat.(asti)
